Targetkan Net Zero Emission, Indonesia Perkuat Sistem Informasi Geospasial

JAKARTA – Pemerintah Indonesia merancang Sistem Informasi Geospasial yang kuat, akurat, dan akuntabel Untuk mendukung target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission Ke 2060 atau lebih cepat.

Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengatakan Indonesia membangun sistem informasi geospasial Di mengacu kepada Kerangka Kerja Organisasi Internasional UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang kuat sangat penting Untuk menjawab tantangan pembangunan.

“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Kepala Negara Prabowo,” katanya Pada memberi pidato Kunci Ke sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission Ke Paviliun Indonesia Ke Konferensi Pemanasan Global COP29 UNFCCC Ke Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.

Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan Untuk mencapai target pengurangan emisi karbon Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink Ke tahun 2030.

“Kita perlu membangun sistem monitoring dan reporting yang kuat Untuk FOLU Net Sink Di mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan data deforestasi dan degradasi lahan,” katanya.

Yang Terkait Di hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun SIGAP (Sistem Informasi Geospasial) KLHK, yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data Untuk informasi kehutanan.

SIGAP mengelola 102 informasi geospasial tematik yang diperoleh Di berbagai sumber, dan dilengkapi Gadget Keselamatan dan kerahasiaan data. Ke Di Itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka Untuk Komunitas.

Sambil Itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang juga menyampaikan pidato Kunci Ke diskusi tersebut mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen Untuk menyediakan data informasi geospasial Untuk mendukung Perancangan dan pembangunan, termasuk Di Unjuk Rasa iklim.