Tak Berwenang Nilai Putusan DKPP soal Hasyim Asy’ari, Pengawas Pemungutan Suara: Tugas Kami Mengawasi

JAKARTA – Badan Pengawas Pemungutan Suara Rakyat (Pengawas Pemungutan Suara) tak mau menilai salah atau benarnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) yang mencopot Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Sebab terbukti melakukan tindakan asusila Di PPLN Den Haag, Belanda. Lembaga pengawas Pemungutan Suara Rakyat tak Memperoleh wewenang menilai hal tersebut.

“Yang Berhubungan Di putusan DKPP, Pengawas Pemungutan Suara ini tidak bisa menilai putusan yang dikeluarkan Dari DKPP. Tetapi Pengawas Pemungutan Suara hanya bisa menghormati putusan Dari yang dikeluarkan DKPP,” ujar Anggota Pengawas Pemungutan Suara Puadi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Puadi menyebut kewenangan dan tugas Pengawas Pemungutan Suara ialah mengawasi termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sebab itu, pihaknya Berencana menjalankan perintah DKPP Bagi mengawasi pelaksanaan putusannya.

“Pengawas Pemungutan Suara tentunya diberi tugas dan kewenangan Bagi mengawasi seluruh putusan. Tidak hanya putusan DKPP termasuk putusan Pengawas Pemungutan Suara itu sendiri, Lalu putusan MK, termasuk putusan-putusan para hakim,” jelasnya.

“Dari Sebab Itu ini Sesudah keluarnya putusan yang dikeluarkan DKPP, Pengawas Pemungutan Suara tetap mengawasi secara administrasi perkembangan keluhan putusan tersebut Bagi memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan ini berjalan konsisten,” sambungnya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan Bagi memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga Negara RI.

Hal ini menjadi putusan DKPP Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Di Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di Pengadu.

“Dua, Memberi Hukuman Politik pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Sebelum putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis sidang, Heddy Lugito Ke ruang Pertemuan Utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Pemimpin Negara RI Bagi melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Sebelum putusan ini dibacakan. Pengawas Pemungutan Suara diperintah mengawasi putusan tersebut.

“Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemungutan Suara) Bagi mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.

(kri)