Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Produk Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, dinilai Di pengamat membuktikan Standar pengawasan yang masih bermasalah. Foto/Dok
Terlebih paska LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5% atau Rp32,1 triliun Di pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal Bangsa (PMN) Rp10 triliun.
Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Bangsa Kemenkeu meminta kucuran modal Sebagai membiayai penugasan khusus Produk Ekspor (PKE) kepada LPEI Sebagai peningkatan Di kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE Mutakhir.
Pengamat Ekonomi UI, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada Di Kementeriaan Teknis Menunjukkan hal yang anomali. “Apalagi pembentukan BUMN Di bawah Kementrian Keuangan seperti PT SMI atau PT PII dibuat Di Pada sudah ada lembaga Kementrian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?” ujar Toto, Selasa (2/7/2024).
“Lantaran sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN , Sambil KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat Di Aturantertulis mewakili Kemenkeu Untuk kelola BUMN,” tambahnya.
Mengaca Di Peristiwa Pidana kredit macet Di PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya Peristiwa Pidana-Peristiwa Pidana fraud lainnya yang sempat menerpa Di beberapa BUMN. “Hal itu Menunjukkan bahwa Standar pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga Disorot kurang kompeten Untuk bekerja,” tambahnya.
Atas dasar itulah, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN Di bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan.
“Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi Sebagai Merasakan sinergi yang optimal agar dijalankan Di lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa Untuk satu SOP Supaya penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola Di baik,” jelasnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Soal Kredit Macet LPEI, Pengamat: Standar Pengawasan Bermasalah











