Serikat Buruh Banten Tolak Inisiatif Tapera

JAKARTA – Serikat buruh Di Banten menolak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka juga menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK).

Penolakan itu dibahas mereka Untuk Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda) Provinsi Banten Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Gedung Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Kota Tangerang, Selasa (2/7/2024).

Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten Dedi Sudarajat menuturkan, penolakan Undang-Undang P2SK dan PP Tapera tersebut merupakan hasil Untuk FGD yang disepakati Didalam perwakilan Alat organisasi buruh se-Provinsi Banten. Dedi juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah KSPSI Provinsi Banten ini mengatakan, hasil pembahasan FGD ini Akansegera menjadi rekomendasi Untuk para stakeholder.

“Ya kita tadi sampaikan buat rekomendasi tadi ditandatangani Didalam seluruh peserta yang hadir, nanti rekomendasi itu kita sampaikan kepada Lembaga Legis Latif RI, Ri, Pejabat Tingginegara Keuangan, Pejabat Tingginegara PUPR, Menaker, LKS Tripartit nasional,” ujarnya.

FGD juga digelar Untuk menyusun langkah-langkah Sebelumnya PP turunan Untuk Undang-Undang P2SK terbit, serta membuat kajian Yang Terkait Didalam dampaknya Untuk pekerja peserta Inisiatif JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

“Sesudah kita kaji bersama Melewati FGD kami buruh se-Banten sepakat menolak Undang-Undang P2SK tersebut, Lantaran undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta Inisiatif Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dedi.

Dia mengungkapkan, terbitnya PP Tapera Merasakan sorotan penting Untuk berbagai organisasi buruh Di Banten. Dia membeberkan, buruh menganggap Tapera sebagai Inisiatif paksaan yang merugikan para buruh.

“Karena Itu saya tegaskan kalau pemerintah masih terus menzalimi kaum buruh, saya pastikan seluruh Alat serikat buruh se-Banten Akansegera melakukan Unjuk Rasa besar penolakan dan membatalkan Undang-Undang P2SK dan Tapera,” tegasnya.

Sambil Itu, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan mengungkapkan, pihaknya menolak Undang-Undang P2SK terutama Di Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Undang-Undang P2SK ini memang ditolak Lantaran Bab JHT ini nantinya Didalam ada Undang-Undang P2SK itu ada dua akun, ada akun tetap dan ada akun tambahan, Sambil Itu Situasi ketenagakerjaan Di Indonesia ini belum ideal,” katanya.