RUU Polri Diprotes YLBHI: Kepolisian Bisa Karena Itu Superbody

JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri Diprotes Yayasan Lembaga Pemberian Hukum Indonesia (YLBHI). Di Pasal 14 draf RUU Polri itu, polisi diperkenankan melakukan penyadapan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penyidik Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK), hingga penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Karena Itu kalau kita membaca definisi ini, maka Sesudah Itu dia (kepolisian) Karena Itu superbody. Bahasa hukumnya Mungkin Saja kalau Di agama Karena Itu majelis syuro gitu, majelis tinggi, penyidik lembaga-lembaga lain,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur Di konferensi pers Hingga Kantor LBH, Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2024).

Jika RUU Polri itu telah disahkan, maka penyidik Di Kejagung dan KPK harus terus berkoordinasi Bersama kepolisian. “Kita bisa membayangkan bagaimana konsekuensi Di penyidik KPK yang harus dibina diawasi berkoordinasi kepada penyidik kepolisian,” katanya.

“Bagaimana Jaksa Agung Di Situasi Ini memeriksa Jiwasraya, memeriksa (Penyalahgunaan Jabatan) Timah, sekarang yang terbaru Antam para penyidik Jaksa Agung harus melakukan dan diawasi Bersama penyidik Hingga kepolisian,” sambung Isnur.

Dia pun mempertanyakan fungsi Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Yang Berhubungan Bersama RUU Polri tersebut. Sebab, RUU Polri merupakan salah satu RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas kesepakatan Baleg.

“Baleg ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah dia mengharmoniskan, menyelaraskan, mengecek Di Undang-Undang yang lain, Di Situasi Ini dia Akansegera membentrokkan ini bahaya sekali kalau kinerja Baleg seperti ini,” kata Isnur.

“Ini yang berbahaya yang dilihat diawal kalau Sesudah Itu bikin Undang-Undang tergesa-gesa terburu-buru dan akhirnya bentrok Bersama Undang-Undang yang lain,” pungkasnya.

(rca)