Raker Bersama Banggar Lembaga Legis Latif, Menko Polkam Usul Tambahan Biaya Rp3 Triliun

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Politik, Hukum, dan Perlindungan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun. Tambahan Biaya tersebut Bagi menjalankan Langkah yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Di Diskusi Kerja (Raker) Bersama Badan Biaya (Banggar) Lembaga Legis Latif. Di Diskusi tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator (Menko) Pembantu Presiden Kerja Merah Putih mengusulkan tambahan Biaya Bagi Tahun Biaya (TA) 2025.

Hadir Di Diskusi tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Mobilitas Penduduk Internasional, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Kelompok (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Bersama beban tugas yang Lebih berat tanpa Dukungan Biaya yang memadai hal tersebut Berencana sulit Bagi direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Di ini Ke Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Bersama kementerian dan lembaga Bagi Menyimak segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Permasalahan Polkam Di menjaga stabilitas politik dan Perlindungan nasional sangat membutuhkan Kelajuan Ke Di koordinasi, sinergi, dan eksekusi Ke lapangan.

“Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Kelompok (dumas) yang jumlahnya Ke Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Supaya banyak laporan yang tidak tertangani Bersama baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Kelompok Pada kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Biaya ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Pembantu Presiden Kerja Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Biaya Bagi 2025 yaitu, Setelahnya Itu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Perlindungan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun.