Perketat Syarat Tinggal Permanen, Warga Foreign Wajib Bisa Bahasa Jepang

Pemerintah Jepang resmi memperketat aturan Untuk warga Negeri Foreign yang ingin memperoleh status penduduk tetap. Langkah itu mulai berlaku secara bertahap per hari Kamis (1/10) Sebagai memperketat kontrol Perpindahan Penduduk Internasional.

Ke bawah aturan anyar tersebut, warga Foreign yang berniat tinggal permanen Ke Jepang kini diwajibkan Sebagai membuktikan bahwa pendapatan tahunan mereka berada Ke atas rata-rata.

Selain aspek Keuangan, pemohon juga harus Memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang memadai Sebagai melakukan percakapan santai.

Melansir CNA, tak hanya soal administratif, biaya pengajuan izin tinggal juga Merasakan lonjakan drastis hingga 20 kali lipat mulai hari Kamis. Imbasnya, suasana Ke salah satu kantor Perpindahan Penduduk Internasional pusat Tokyo dipadati ratusan orang yang mengantre Untuk merampungkan seluruh prosedur Sebelumnya harga tersebut resmi melonjak.

“Saya paham bahwa Merasakan terlalu banyak orang Foreign… Mungkin Saja bisa mengikis Kearifan Lokal Dunia unik Jepang. Akan Tetapi Ke sisi lain, mengingat tingkat kelahiran yang rendah dan Penduduk Dunia yang menua, Jepang harus Merasakan orang Foreign,” ujar seorang mahasiswa asal Amerika Serikat, Yujie Chono, yang turut mengantre.

Pemuda berusia 22 tahun itu menceritakan bahwa dirinya harus menghabiskan waktu hingga lima jam Untuk antrean Untuk menyerahkan berkas permohonannya Bersama menggunakan bahasa Jepang yang fasih.

Sebagai informasi, regulasi Sebelumnya tidak pernah mencantumkan ambang batas spesifik Yang Terkait Bersama besaran pendapatan, jaminan pensiun, maupun kemampuan bahasa.

Aturan ketat tersebut diambil Ke Ditengah meningkatnya sentimen anti-Perpindahan Penduduk Internasional, Walaupun Jepang sendiri Ditengah Berusaha Mengatasi krisis demografi berupa Penduduk Dunia lansia yang berkembang pesat serta krisis kekurangan tenaga kerja Ke berbagai sektor.

“Seiring bertambahnya jumlah penduduk Foreign Ke Jepang, pemerintah dihadapkan Ke kenyataan bahwa sebagian warga merasa cemas dan Merasakan ketidakadilan,” tulis Perdana Pembantu Presiden Tim Menteri Jepang, Sanae Takaichi, Untuk sebuah unggahan panjang Ke platform X.

Berbagai Langkah Sebagai Memikat tenaga kerja internasional Di ini memang kerap memicu kekhawatiran Ke Ditengah Komunitas Jepang. Topik miring dan informasi keliru pun sempat marak Ke media sosial, termasuk narasi yang menuding bahwa sebagian besar dana jaminan sosial dialokasikan Sebagai warga Foreign serta tuduhan miring Yang Terkait Bersama Keselamatan publik.

(upd/wsw)