Penyelenggara Pemilihan Umum Bakal Pertemuan Pleno Respons Putusan MK soal 44 Peristiwa Pidana PHPU Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum) Berencana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Untuk merespons putusan itu, Penyelenggara Pemilihan Umum berencana Mengadakan Pertemuan pleno rekapitulasi nasional Di akhir Juli 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Idham Holik menjelaskan, Pertemuan pleno rekaputulasi nasional terbuka Berencana digelar Untuk merubah Keputusan Penyelenggara Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemungutan Suara Rakyat. Ia berkata, Pertemuan pleno itu dilakukan usai MK menangani Peristiwa Pidana PHPU Pileg 2024.

“Nanti Setelahnya seluruh putusan MK atas PHPU Pileg sebanyak 44 putusan telah dilaksanakan, maka Penyelenggara Pemilihan Umum Berencana merubah keputusan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Perubahan keputusan tersebut, itu terlebih dahulu dilakukan pelaksanaan Pertemuan pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham Pada dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Setelahnya mengubah Keputusan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Idham menjelaskan, Penyelenggara Pemilihan Umum Terbaru bisa menetapkan Kandidat anggota legislatif terpilih Untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Dan Untuk Lanjutnya, Penyelenggara Pemilihan Umum Lokasi, Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi, Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi locus Bersama putusan MK, maka Berencana melakukan hal yang sama yaitu penetapan caleg Lokasi terpilih,” tutur Idham.

Kendati demikian, Idham mengatakan, pihaknya berencana bakal Mengadakan Pertemuan rekapitulasi pleno terbuka Di akhir Juli 2024.

“Rencananya Penyelenggara Pemilihan Umum Berencana melakukan Pertemuan pleno terbuka secara nasional ini pasca putusan MK itu menjelang minggu ketiga bulan Juli 2024. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti Penyelenggara Pemilihan Umum Berencana sampaikan secara resmi,” tandas Idham.

Sekadar informasi, MK Sebelumnya telah mengabulkan 44 Peristiwa Pidana dan menolak 58 Peristiwa Pidana PHPU Pileg. Jumlah Peristiwa Pidana yang dikabukkan, lebih banyak dibanding Pemungutan Suara Rakyat 2019.

Di PHPU Pileg 2024, ada 14,81 persen permohonan yang dikabulkan Bersama jumlah Peristiwa Pidana. Pada PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 Peristiwa Pidana atau 4,59 persen Bersama 261 Peristiwa Pidana yang diregister.

(maf)