Pemprov Jabar Usul Tukar Bandara Kertajati Bersama Husein

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara Yang Terkait Bersama Topik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang Akansegera melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Ia menegaskan tidak ada Ide penjualan saham, melainkan opsi skema tukar guling aset (ruislag) Bersama pemerintah pusat.

Dedi menjelaskan wacana tersebut muncul Bersama pembahasan bersama pemerintah pusat. Hal ini didasari Dari beban fiskal berat Untuk APBD Jabar setiap tahunnya Untuk menopang operasional BIJB Kertajati.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, Di Situasi Ini Pak Pemimpin Negara, melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat Sebab setiap tahun harus Mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).

Opsi yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah skema tukar guling aset. Pemprov Jabar mengusulkan agar aset Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT Ke), dan sekitarnya diserahkan Hingga Lokasi, Sambil Itu BIJB Kertajati menjadi aset pemerintah pusat.

“Opsi saya adalah tukar aset. Husein, PT Ke, dan sekitarnya diserahkan Hingga Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan Hingga pemerintah pusat,” ujar Dedi.

Bersama mengelola Bandara Husein Sastranegara, Pemprov Jabar menilai Pembaruan dapat dipacu lebih cepat Sebab infrastruktur dan pasarnya sudah terbentuk. “Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama Untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, Di waktu singkat pasti ramai,” jelasnya.

Dedi kembali menegaskan skema ini murni tukar guling, bukan penjualan. “Bukan jual aset, tapi tukar. Dari Sebab Itu kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan Hingga pusat,” tegasnya.

Yang Terkait Bersama perbedaan nilai aset Ditengah BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menyebut hal itu bisa diselesaikan Melewati mekanisme penilaian (appraisal*). “Tinggal dihitung saja, kan nilai aset Ke Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat *appraisal, gampang Sebab ini urusan sesama pemerintah,” ucapnya.

Pada ditanya kapan Ide tersebut direalisasikan, Dedi Berkata masih menunggu keputusan pemerintah pusat. “Saya menunggu pusat. Akan Tetapi Bersama Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu Bersama salah satu direktur Ke sana,” pungkasnya.

—

Artikel ini sudah tayang Ke detikJabar. Baca selengkapnya Ke sini.

(ddn/ddn)