Pembelian Barang Di Luar Negeri Pikap Diminta Dibatalkan, Industri Lokal Mampu Penuhi Kebutuhan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Kepala Negara Prabowo Subianto Sebagai membatalkan Ide Pembelian Barang Di Luar Negeri 105.000 unit kendaraan niaga Sebagai operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih, Sebab dinilai bakal melemahkan industri Produsen Kendaraan Di negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Setelahnya Memperoleh pandangan Di pelaku industri Produsen Kendaraan dan asosiasi, kami mengimbau Kepala Negara agar membatalkan Ide Pembelian Barang Di Luar Negeri 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin Di pernyataan Di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Kadin, Pembelian Barang Di Luar Negeri kendaraan pikap Di bentuk utuh atau completely built up(CBU) berisiko mematikan industri Produsen Kendaraan nasional dan tidak Menyediakan dorongan signifikan Untuk perekonomian domestik.

Ia menjelaskan industri Produsen Kendaraan Di Di negeri telah Mengungkapkan kesiapan Sebagai melayani kebutuhan kendaraan Untuk Langkah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan Aturan Pembelian Barang Di Luar Negeri perlu diselaraskan Bersama visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah Keadaan Ekonomi Negara.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri Di negeri harus dijaga Lewat regulasi yang tepat.

“Mengimpor Kendaraan Pribadi CBU sama saja Bersama membunuh industri Produsen Kendaraan yang Di tumbuh,” ucap Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, Bersama Pemberian tingkat komponen Di negeri (TKDN) Di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan Aturan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa Merencanakan penguatan industri domestik.

Sinkronisasi Ditengah kementerian Yang Berhubungan Bersama kata dia, dinilai penting agar Langkah pembangunan desa dapat menjadi stimulus Untuk industri Produsen Kendaraan nasional.

“Tetapi secara Aturan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik Produsen Kendaraan Di negeri,” ungkap Saleh.

Kadin juga menilai pemerintah Memiliki ruang Sebagai merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan Bersama TKDN tinggi, Merangsang perakitan Di negeri, atau membangun kemitraan Produksi lokal.

Sebelumnya Itu PT Agrinas Ketahanan Pangan Nusantara berencana melakukan Pembelian Barang Di Luar Negeri 105.000 unit pikap Sebagai mendukung operasional kopdes.

Pembelian Barang Di Luar Negeri tersebut terdiri Di 35.000 unit Kendaraan Pribadi pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4×4 Di Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam Di produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Pejabat Tingginegara Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri Produsen Kendaraan nasional, sekaligus Menyediakan nilai tambah ekonomi yang signifikan Untuk perekonomian.

Respons ini disampaikan dia berkaitan Bersama Ide Pembelian Barang Di Luar Negeri 105.000 Kendaraan Pribadi pick-up Di India Sebagai Koperasi Desa Merah Putih.

Menperin Di pernyataan Di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4×2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi Di produksi Di negeri, maka Akansegera Menyediakan dampak ekonomi Di Dibelakang (backward linkage) Di Rp27 triliun.

(Regu/mik)