NU Butuh Revenue, Ri Jokowi Sudah Janjikan Dari 2021

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan Sebagai pembiayaan organisasi. Menurutnya, Ri Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan adanya konsesi lahan tambang Untuk NU yang disampaikan Di Muktamar Hingga-34 NU Ke Lampung, Desember 2021 silam.

“NU butuh revenue, nah pemerintah akhirnya berfikir menyediakan kesempatan, akhirnya Ke pembukaan muktamar Hingga-34 Ke Lampung bulan Desember 2021, dulu Ri Jokowi Di pidato pembukaan itu Akansegera menyediakan konsesi tambang, Sebagai NU itu beliau sampaikan, dulu itu artinya belum tentu ketumnya saya waktu itu toh, tapi artinya pemerintah berfikir Sebagai menyediakan Keputusan afirmasi Sebagai ormas keagamaan ini,” kata Gus Yahya Ke Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue Sebagai pembiayaan organisasi. Sebab keadaan Ke bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera Mungkin Saja. Nah ini kan juga perlu waktu sampai betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Maka ketika pemerintah memberi Kemungkinan ini membuat Keputusan afirmasi ini kami melihat sebagai Kemungkinan dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi,” imbuhnya.

Gus Yahya mencontohkan pembiayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang Memiliki puluhan ribu santri Di infrastruktur dan fasilitas serba terbatas.

“Karena Itu saya bayangkan nih satu per satu kita lihat nih Ponpes Lirboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu Di infrastruktur yang terbatas Supaya satu kamar itu seluas 3×3 meter diperuntukan rata-rata Untuk 60-70 orang santri bayangin. Supaya mereka hanya bisa pake kamar Sebagai naro Produk dan tidur Ke sembarang tempat, Sebagai tidur mereka harus tidur Ke emperan kelas, Ke masjid Sebab ndak ada fasilitas,” ujarnya.

Lebih Jelas, Gus Yahya blak-blakan jika menunggu afirmasi pemerintah Akansegera Lewat lika-liku proses administrasi.

“Nah kalo kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali, Perundang-Undangan-nya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah kami Sebab Di ini NU secara langsung, kami mengetahui persis bagaimana cara memberlakukan, intervensi yang strategis Sebagai Berjuang Di masalah seperti ini,” katanya.