MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Area, PDIP: Kembali Lagi Hukum Diakali

JAKARTA – PDIP geram putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah peraturan batas usia Kandidat kepala Area minimal 30 tahun. Keputusan tersebut Dikatakan bentuk terjadinya kembali muslihat hukum Untuk meloloskan putra penguasa maju sebagai Kandidat kepala Area.

“Kembali lagi hukum diakali Dari hukum Untuk meloloskan putra penguasa maju sebagai Kandidat kepala Area,” ujar Juru Bicara Regu Nasional Pemenangan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024 PDIP Chico Hakim, Kamis (30/5/2024).

Bersama putusan itu, Indonesia dipaksa terus mengakomodir pemimpin tanpa Pengalaman Hidup, rekam jejak yang jelas, minim prestasi, dan belum cukup umur.

Atas dasar itu, pengakalan hukum salah satu bentuk pengkhianatan tertinggi Ke cita-cita reformasi. “Mengakali hukum Bersama hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi cita-cita reformasi,” ucapnya.

Sebelumnya, MA mengambulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang meminta peraturan batas usia kepala Area minimal 30 tahun Untuk dicabut. Komisi Pemilihan Umum pun diminta merevisi aturan tersebut.

Putusan itu tertuang Ke Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputus Ketua Majelis Yulius Bersama anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Batas usia minimal Kandidat kepala Area yang tertuang Untuk Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, MA Mengungkapkan bahwa itu bertentangan Bersama Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk putusan tersebut, MA meminta Komisi Pemilihan Umum Untuk mengubah PKPU yang awalnya kepala Area minimal berusia 30 tahun menjadi terhitung Dari penetapan Kandidat menjadi Setelahnya pelantikan.

(jon)