Laporkan Kemnaker Di Ombudsman, FKPMI Singgung SPSK Pekerja Migran Di Arab Saudi

JAKARTA – Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) melaporkan Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Di Ombudsman. Laporan itu Yang Terkait Didalam dugaan Kartu Kuning administrasi Yang Terkait Didalam pemindahan proses penempatan PMI Di Arab Saudi.

“Kami menduga ada tindakan maladministrasi yang dilakukan Direktur Bina Penempatan dan P2MI yaitu penyimpangan prosedur pengalihan penyaluran (pelimpahan proses) PMI yang tertunda Ke Langkah Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Arab Saudi Supaya Ke hari ini kami melaporkan Di Ombudsman,” ujar Ketua Umum FKPMI Zainul Arifin, Senin (3/6/2024).

Dia heran Didalam Kemnaker yang hingga Di ini juga belum menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI Di Arab Saudi padahal sudah dilakukan moratorium Dari 2014 lalu.

“Kemnaker sepertinya tidak Memiliki prioritas Sebagai menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI Di Arab Saudi padahal pemerintah sudah melakukan moratorium penempatannya Dari tahun 2014. SPSK Di Arab Saudi yang digulirkan sebagai solusi penempatan juga tidak kunjung bisa dilaksanakan akhirnya yang dirugikan PMI,” ungkapnya.

Menurut Zainul, lambannya pemerintah Untuk menyiapkan perbaikan sistem penempatan PMI Di Arab Saudi telah merugikan banyak pihak terutama Kandidat pekerja yang hendak berkarier Di Arab Saudi.

“Potensi kerja akhirnya hilang. CPMI yang Akansegera berangkat juga tidak Memiliki kejelasan nasib kapan Akansegera dibuka, akhirnya mereka mencari jalan pintas menjadi PMI unprosedural yang sangat membahayakan Untuk PMI itu sendiri,” kata Zainul yang juga purna PMI.

Dia meminta pemerintah Menyediakan perhatian khusus Sebagai penempatan Di Arab Saudi lantaran Potensi kerjanya tinggi dan peminatnya juga banyak Supaya perbaikan tata kelola penempatan sangat diperlukan.

“Kami mendengar Pemimpin Negara sudah turun tangan beberapa bulan lalu mengenai penempatan PMI Di Arab Saudi, tapi entah bagaimana Kemnaker hingga Di ini belum bisa menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI Di Arab Saudi,” ujarnya.

(jon)