KY Bakal Periksa Hakim Agung yang Putuskan Perubahan Batas Usia Kandidat Kepala Lokasi

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) Memperoleh laporan Yang Terkait Di putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang Berkata bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Negara Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini Yang Terkait Di pencabutan aturan batas usia Kandidat kepala Lokasi (cakada) minimal 30 tahun.

KY menegaskan bakal memproses Perkara Pidana Hukum yang Menarik Perhatian perhatian publik ini. Agar KY Berencana bertindak profesional menindaklanjuti laporan Di Kelompok berbasis kecukupan bukti dan informasi, serta prosedur yang ada.

“Jika ditemukan dugaan Kartu Kuning kode etik, KY Berencana memeriksa hakim terlapor yang nantinya diputuskan Untuk Sidang Pleno Sebagai menentukan apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik,” ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata Untuk keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2024).

Fajar menegaskan bahwa hanya fokus KY adalah memeriksa Di aspek dugaan Kartu Kuning Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“KY tidak berwenang Sebagai memeriksa materi Yang Terkait Di pertimbangan putusan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, putusan tersebut tertuang Untuk Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. MA meminta pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 4 ayat (1) huruf d Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur batas usia Calon Gubernur dan cawagub, minimal 30 tahun Di Di pendaftaran, kini diubah menjadi 30 tahun Di Di pelantikan.