KSPI Bakal Gelar Unjuk Rasa Unjuk Rasa Tolak Tapera Ke 6 Juni Di Istana Negeri

JAKARTA – Ri Partai Buruh , Said Iqbal merespons Langkah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Bersama pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Said mengatakan pihaknya Berencana Melakukan Unjuk Rasa Unjuk Rasa menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tapera Ke 6 Juni 2024 mendatang.

“Partai Buruh dan KSPI Berencana Menyusun Unjuk Rasa besar yang Berencana diikuti ribuan buruh Ke hari Kamis tanggal 6 Juni Di Istana Negeri, Jakarta, Bersama Keinginan Sebagai mencabut PP Nomor 2124 tentang Tapera dan merevisi Aturantertulis Tapera,” ujar Said Iqbal lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Selain Tapera, ia menyebutkan pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sejumlah Langkah pemerintah seperti Langkah Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Di Di Itu, buruh Berencana menyuarakan Keinginan Sebagai mencabut PP tentang Langkah Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law Aturantertulis Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga Berencana mengajukan judicial review Aturantertulis Tapera Di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Selain Unjuk Rasa Ke hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI Di waktu Didekat Berencana mengajukan judicial review Aturantertulis Tapera Di Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera Di Mahkamah Agung,” jelasnya.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Ri Joko Widodo (Jokowi) Menyambut Baik perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% Sebagai simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Di Keputusan yang Terbaru itu pasti Kelompok juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai Berpartisipasi Di Peristiwa Inaugurasi Di Ansor Masa Di, Di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Keputusan BPJS. Awal mulanya Merasakan respons ramai Di Kelompok. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Kelompok dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Puskesmas tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.