KPK Didorong Periksa Auditor BPK yang Disebut Hingga Persidangan SYL

JAKARTA – Praktik dugaan suap yang melibatkan oknum auditor dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Di Peristiwa Pidana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian Didalam terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dinilai termasuk Pelanggar pidana. Di persidangan Peristiwa Pidana SYL, disebutkan auditor BPK meminta uang sejumlah Rp12 miliar Sebagai menerbitkan status WTP Kementan. Akan Tetapi yang Mutakhir dibayarkan Mutakhir sebesar Rp5 miliar.

“Praktik suap yang dilakukan oknum auditor dan anggota Hingga lingkungan BPK RI itu nyata, Hingga mana telah melakukan kejahatan yang melekat Didalam kedudukan atau jabatan yang bertentangan Didalam kewajibannya,” kata pengamat Aturan Pidana, Azmi Syahputra kepada wartawan Hingga Jakarta, Jumat (31/5/2024).

“Fungsi auditor BPK yang melekat dan strategis kok digunakan Sebagai perilaku bagai ‘bandit Menyulitkan’ dan karenanya perilaku culas begini harus diberantas habis,” tambahnya.

Menurut Azmi, Peristiwa Pidana tersebut sungguh miris dan tindakan memalukan yang dilakukan oknum pegawai BPK. “Suap maupun pemerasan Yang Terkait Didalam laporan audit, itu terstruktur mulai Di Regu Pemeriksa, Pengendali Teknis, Penanggung Jawab dan Anggota,” jelasnya.

Kata Azmi, siapa pun yang melakukan pemerasan atau Memperoleh suap atas jabatannya dan Memperoleh penyuapan termasuk Untuk pejabat yang membiarkan, masuk Di Seleksi bersama-sama Di permufakatan jahat. “Mereka itu ikut bertanggung jawab secara hukum karenanya harus segera diperiksa semua pihak-pihak dimaksud,” jelasnya.

Disampaikan Azmi, sangat jelas Di peristiwa dan keterangan saksi Hingga persidangan ada permintaan pegawai BPK karenanya masuk Di kategori suap aktif (actieve omkooping). Hingga mana, kata dia, uang suap tersebut telah diterima.

“Uang yang berjumlah miliaran Di manipulasi proyek telah diterima berpindah tangan Supaya perbuatan ini sudah selesai dilakukan. Dari Sebab Itu jelas nyata para pelaku auditor BPK ini melakukan Didalam sengaja, punya kehendak dan mengetahui Sebagai disuap secara sadar yang bertentangan Didalam jabatannya,” terang Azmi.

Ia menambahkan bahwa penerima suap Didalam karakteristik secara aktif yang meminta maka semestinya dikenakan ancaman hukuman pidana maksimal berupa penjara seumur hidup.

“Dan Untuk siapa pun yang Memperoleh terkhusus Untuk anggota Regu BPK yang terlibat Di Peristiwa Pidana ini harus dipecat. Diberhentikan Didalam tidak hormat. Sebab oknum BPK ini melakukan perbuatan suap dan atau patut diduga Memperoleh uang agar tidak melakukan sesuatu Di fungsi jabatannya, yang bertentangan Didalam kewajibannya,” ujarnya.

Azmi juga Mendorong KPK Sebagai memperluas Peristiwa Pidana tidak sebatas suap tetapi juga Mengusut perbuatan lainnya berupa tindak pidana pencucian uang.