Audiensi Antara IPGI Di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). FOTO/Ist
Permintaan itu dilontarkan IPGI Di melakukan audiensi Di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan bahwa perlu dilakukan evaluasi efektivitas HGBT, agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil.
“HGBT ini kan awalnya Sebagai Merangsang daya saing Di 7 sektor industri,” ucap Eddy Untuk keterangannya, Senin (10/6/2024).
Eddy menambahkan, Aturan HGBT ini juga berdampak Di penurunan penerimaan Bangsa Di sektor hulu. Sedangkan harapannya dapat Memperbaiki pendapatan yang diperoleh Bangsa Di sektor hilir, seperti kenaikan pendapatan Pajak Lainnya, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri Lewat penurunan harga.
“Sebagai informasi, Di tahun 2021 dan 2022 Bangsa Merasakan penurunan pendapatan Untuk Syarat HGBT sebesar Rp29,39 triliun. Tetapi, belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan Di sektor hilir. Jika Aturan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengarapkan adanya evaluasi yang menyuruh,” kata Eddy.
Evaluasi menyeluruh ini meliputi asas berkeadilan Pada semua stakeholder yang Yang Berhubungan Di, baik Di sektor hulu, midstream, hilir maupun industri sebagai User akhir gas bumi.
Untuk audiensi yang dilakukan Antara IPGI dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas Aturan HGBT dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat concern Di semua permasalahan yang diutarakan. Samping Itu Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera menindaklanjuti aspirasi IPGI Di mitra Yang Berhubungan Di dan bila diperlukan Akansegera dibentukPanjaHGBT.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Komisi VII Diminta Dorong Evaluasi Aturan HGBT
