Direktur Poltracking Indonesia Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, keputusan berani Poltracking Indonesia Sebagai keluar Didalam Persepi Menunjukkan komitmen Di integritas menjaga Mutu data. Foto/Dok. SINDOnews
“Poltracking Indonesia Di 2014 diajak bergabung Hingga Persepi Sebab pertaruhan integritas, Di 2024 Poltracking Indonesia keluar Didalam Persepi juga Sebab pertaruhan integritas,” kata Direktur Poltracking Indonesia Indonesia Masduri Amrawi Di keterangan pers Hingga Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Poltracking Indonesia telah membangun reputasi Pada 12 tahun. Mereka menolak mengorbankan integritas hanya Sebab satu survei Pemungutan Suara Lokal Jakarta Didalam proses verifikasi yang tidak objektif.
Poltracking Indonesia telah membuktikan keakuratannya Di berbagai momen penting pemilihan Hingga Indonesia. Mulai Didalam Pemungutan Suara Nasional 2014 hingga Pemungutan Suara Nasional 2024, hasil survei dan quick count Poltracking Indonesia selalu Menunjukkan presisi tinggi.
“Hasil Quick Count Poltracking Indonesia paling presisi Hingga Ditengah anggota-anggota Persepi. Termasuk hasil Pilpres 2019, hasil survei hanya selisih 1% dan quick count selisih 0,52% Didalam hasil resmi Penyelenggara Pemungutan Suara,” tegasnya.
Kepentingan Poltracking Indonesia tidak hanya terlihat Di skala nasional. Justru Di Pemungutan Suara Lokal Bengkulu 2020, quick count Poltracking Indonesia mencapai tingkat akurasi sempurna Didalam selisih 0% Didalam hasil resmi.
Poltracking Indonesia sangat ketat Di proses sampling. Poltracking Indonesia Imempertahankan Primary Sampling Unit (PSU) awal dan hanya melakukan penggantian jika benar-benar diperlukan, Untuk menjaga Mutu data.
Keputusan Poltracking Indonesia keluar Didalam Persepi Untuk mempertahankan integritas lembaga survei agar berani Sebagai tidak diintervensi dan jujur Di melaksanakan proses pengambilan data. Potracking berkomitmen Memperkenalkan survei berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Komunitas Indonesia.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik