Pembantu Presiden Pembantu Presiden Penanaman Modal Asing atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Pada ini Pemerintah telah berkomunikasi Bersama PT Freeport Yang Terkait Bersama penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Foto/Dok
Bahlil menjelaskan, Di tahap Perundingan yang dilakukan Di Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat Untuk setidaknya 3 Nilai utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah Di PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 Nilai utama yang menjadi kesepakatan Di pembahasan Di Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter Di Papua, hingga melibatkan pengusaha Area Di Papua.
“Kami sudah melakukan Perundingan, 98% sudah disepakati beberapa Nilai, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter Di Papua, dan melibatkan pengusaha Area Di Papua,” ujar Bahlil Di konferensi pers Di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya Bersama penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah Di PT Freeport menjadi 61% itu Akansegera memudahkan Di melakukan Pendalaman. Sebab Di tahun 2035 diperkirakan Akansegera menjadi puncak masa produksi PT Freeport, Sesudah tahun itu maka kapasitas produksi Akansegera menurun.
Supaya dikatakan Bahlil, masih diperlukan Pendalaman Untuk menjaga produktivitas PT Freeport Sesudah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa Pendalaman sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
“Karena Itu kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka Sesudah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Bahlil.
“Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik Bangsa, yang sahamnya dimiliki Dari BUMN dan BUMD,” tutupnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati