HGU IKN hingga 190 Tahun Melebihi Hukum Kolonial

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Kepala Negara No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sebagai turunan atas revisi Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa. Perpres yang ditandatangani Di 11 Juli 2024 Dari Kepala Negara Jokowi, Memperoleh sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka Kemungkinan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Komentar soal pemberian HGU hingga 190 tahun Sebelumnya telah menjadi sorotan Dari Kelompok, yang Disorot bertentangan Bersama semangat Aturantertulis No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Malahan melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi Pada 75 tahun.

“Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak Di semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Setara Institute memandang bahwa proses pemberian HGU Bersama semangat Untuk memikat Penanaman Modal Asing secara tidak sehat, Berpotensi Untuk menimbulkan Pelanggar Hak Fundamental berkelanjutan. Apalagi integrasi prinsip Usaha dan Hak Fundamental sama sekali tidak menjadi konsideran Aturan-Aturan Yang Berhubungan Bersama Bersama IKN dan percepatan pembangunan IKN,” ujar Peneliti Usaha dan Hak Fundamental SETARA Institute, Nabhan Aiqani Lewat keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sejauh pembacaan atas Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa, menurut Nabhan, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek Hak Fundamental Dari entitas Usaha Di peranjian Penanaman Modal Asing maupun perdagangan, Hingga mana prinsip Usaha dan Hak Fundamental Pada ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar Dunia. “Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan Untuk investor Untuk terlibat Di pembangunan IKN,” ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip Usaha dan Hak Fundamental menekankan bahwa setiap Perjanjian Penanaman Modal Asing harus memastikan penghormatan perusahaan Pada Hak Fundamental. UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasi kepada Pemerintah Untuk Merencanakan beberapa aspek meliputi penilaian dampak Hak Fundamental Sebelumnya menyelesaikan Perjanjian Penanaman Modal Asing, memasukkan klausul Di Perjanjian Penanaman Modal Asing Bangsa-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati Ham, dan menerapkan proses uji tuntas Ham (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk Hak Fundamental yang aktual dan potensial).

Belajar Di Penghayatan Uni Eropa, Lewat regulasi The 2012 ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’ yang menekankan komitmen Untuk memajukan perlindungan Hak Fundamental Di hubungan eksternal, termasuk Aturan perdagangan. Regulasi ini menyerukan tindakan Untuk memasukkan Hak Fundamental Hingga Di Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

“Dibandingkan Bersama mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip Hak Fundamental, Sustainability dan antikorupsi Di tata kelola Penanaman Modal Asing. Sebab kepastian berbisnis bukan melulu Di aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan Dari aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi Usaha,” pungkasnya.