Helmy Faishal Desak Kominfo Segera Tangani Gangguan Pusat Data Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi I Lembaga Legis Latif Helmy Faishal Zaini sangat menyayangkan adanya gangguan serius Di Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo yang diduga akibat serangan ransomware. Menurutnya, gangguan ini telah mengganggu pelayanan Perpindahan Penduduk Di bandara, pelabuhan, dan unit layanan paspor yang sangat vital Untuk Karya Komunitas dan wisatawan.

Helmy Faishal mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sebagai segera bertindak cepat mengatasi masalah ini dan tidak membiarkan situasi berlarut-larut. Dia menuturkan, Kominfo harus Menyediakan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai penyebab gangguan ini, apakah akibat malfungsi sistem atau serangan siber.

“Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi Di kalangan Komunitas,” ujar Helmy Faishal Untuk keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2024).

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sistem Keselamatan PDN seharusnya mampu menangkal serangan siber, mengingat pentingnya data yang dikelola. Dia menambahkan, transparansi Untuk pihak Kominfo Untuk mengungkapkan langkah-langkah penanganan yang telah dan Akansegera diambil sangat diperlukan.

“Publik berhak mengetahui Situasi sebenarnya dan upaya yang dilakukan Sebagai memulihkan situasi,” tuturnya.

Dia menilai gangguan ini Berpotensi Sebagai merusak reputasi Indonesia Di mata dunia internasional, terutama Sebab dampaknya langsung dirasakan Dari wisatawan mancanegara yang membutuhkan layanan Perpindahan Penduduk. “Kemenkominfo harus segera Membahas tindakan nyata Sebagai memulihkan situasi ini dan memastikan bahwa gangguan serupa tidak terjadi lagi Di masa Di,” katanya.

Dia juga Merangsang Kominfo harus memastikan bahwa data yang dikelola Dari PDN tetap aman dan tidak disalahgunakan. Hal itu mengingat pentingnya perlindungan data pribadi sesuai Didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dia menegaskan bahwa Kartu Merah Di perlindungan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan merusak kepercayaan publik. “Kami Akansegera terus mengawasi perkembangan situasi ini dan memastikan Kemenkominfo bertindak sesuai Didalam tanggung jawabnya, Untuk kepentingan publik dan Keselamatan nasional,” pungkasnya.