Gerakan Buruh Bersama Rakyat Bakal Aksi Ketidak Setujuan Kantor Jokowi, Desak Batalkan Tapera

JAKARTA – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Akansegera Melakukan Aksi Ketidak Setujuan Ke Di Istana Kepresidenan, Jakarta Ke Kamis (27/6/2024). Mereka Akansegera mendesak Ri Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Langkah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pimpinan Kolektif Gebrak Sunarno mengatakan alasan pihaknya Akansegera Melakukan Protes bersama sejumlah organisasi buruh Lantaran pengesahan PP Tapera merupakan undang-undang yang terlihat kejar target Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai segera dijadikan aturan hukum Untuk menghimpun uang rakyat kecil.

“Untuk hal implementasi atau pelaksanaan (Pada ini) menuai respons buruk Bersama rakyat Indonesia dan berujung Ke gelombang Protes penolakan besar Bersama seluruh elemen gerakan Komunitas sipil,” ucap Sunarno Pada konferensi Ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Senin (24/6/2024).

Lanjutnya, Sunarno mengatakan alasan logis Prototipe Tapera sejatinya tidak Mengadakan atau memproyeksikan pembangunan perumahan rakyat, Tetapi lebih kepada menghimpun uang rakyat Sebagai dikelola dan diinvestasikan Ke jenis sektor keuangan.

“Seperti surat berharga Negeri, obligasi dan sejenisnya. Analisis umum Bersama gerakan Komunitas sipil adalah uang yang dihimpun tersebut erat kaitannya Sebagai digunakan Ke pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional serta Langkah-Langkah rezim Lanjutnya,” tutur Sunarno.

Untuk kelas buruh Tapera Akansegera Lebih jauh Bersama hidup layak Lantaran potongan wajib iuran, kata Sunarno, asuransi Keadaan dan tenaga kerja (BPJS TK/KS), Iuran Wajib Penghasilan, PPN Bersama Produk Internasional dan jasa, potongan koperasi, dan lainnya menambah beban yang sangat berat Samping kenaikan upah yang tidak signifikan. “Di 0,1 hingga 0,3% (berdasarkan PP 51 tahun 2023 Tentang Pengupahan) Agar Standar upah Lebih jatuh dan biaya hidup Lebih tinggi,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Gebrak menuntut lima hal Untuk Protes yang Akansegera berlangsung Ke Kamis mendatang:

1. Menuntut Ri Jokowi Sebagai mencabut Undang-Undang Tapera beserta seluruh peraturan turunannya,