Gaduh Pro Kontra KRIS Vs Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Keadaan

Jakarta –

Kelas rawat inap standar (KRIS) yang semula diwacanakan sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Keadaan menuai banyak pro-kontra. Salah satu yang paling disorot adalah regulasi maksimum kapasitas tempat tidur Di satu ruangan, utamanya Sebagai kelas 3. KRIS menetapkan maksimal empat bed pasien Di satu ruangan rawat inap.

Di Pertemuan kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, sejumlah penolakan dilontarkan beberapa anggota. Sentilan keras Bersama Irma Chaniago Fraksi Nasdem misalnya, dirinya mempertanyakan evaluasi kajian KRIS yang hingga kini diklaim belum dibahas bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini dinilai mengkhawatirkan lantaran masih banyak keraguan Yang Berhubungan Bersama kesiapan Fasilitas Medis, khususnya Hingga Lokasi, Sebagai memastikan KRIS tidak malah menghambat Terapi pasien Sebab pengurangan bed atau tempat tidur.

Menurut Irma, tanpa penerapan KRIS saja, tidak sedikit Komunitas Hingga Daerah khususnya Lokasi masih terhambat Di akses Terapi Bersama dalih penuhnya ruangan rawat inap, meski satu ruangan rawat inap bisa mencapai 12 orang.

“Kenyataannya sekarang RS belum siap, kita ini Hingga Lokasi kami punya dapil, kami tau persis Bersama 12 per kamar saja tidak tertampung, banyak sekali Komunitas yang tidak bisa masuk RS Sebab rawat inap, Karena Itu jangan ngegampangin,” kata dia, Jumat (6/6/2024).

Keresahan yang tidak jauh berbeda diutarakan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Edy Wuryanto, dirinya mengingatkan Kemenkes RI Sebagai berhati-hati Di penerapan Keputusan KRIS. Menurutnya, ada potensi kehilangan tempat tidur hingga lebih Bersama 100 ribu, yang dinilai tentu berdampak Di akses Komunitas Hingga fasilitas Keadaan kerja sama BPJS.

“Hitungan saya potensi kehilangan (tempat tidur Fasilitas Medis) ada 125.000 tempat tidur. Itu yang saya anggap menurunkan akses orang ketika sakit tapi tempat tidur tidak ada,” beber Edy.

Menambah kekhawatiran tersebut, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Bersama Fraksi PKS Netty Prasetiyani meyakini pengurangan bed pasien bisa menambah antrean Hingga pelayanan. Bukan tidak Bisa Jadi, penetapan KRIS disebutnya malah menimbulkan masalah Mutakhir.

Dirinya meminta jangan sampai aturan yang berlaku bertolak Di dan menyalahi amanat undang-undang Yang Berhubungan Bersama jaminan dan hak warga Negeri Sebagai Merasakan Keadaan.

“Jangan sampai menimbulkan masalah Mutakhir, jangan sampai Sesudah Itu tidak memikirkan dan menggeneralisasi antrean terlalu panjang,” sorotnya.

“Boleh Karena Itu mereka terpaksa pergi Hingga RS yang nggak ada kerja sama Bersama BPJS,” ungkapnya.

Pemahaman KRIS Hingga Komunitas

Persoalan lain yang juga menjadi catatan Hingga balik KRIS disinggung Dewan Pengawas BPJS Keadaan, Abdul Kadir. Pria yang juga sempat menjabat Direktur Jenderal Pelayanan Keadaan Kemenkes RI tersebut meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif Yang Berhubungan Bersama Syarat KRIS.

Pasalnya, belum banyak warga Indonesia yang benar-benar memahami perubahan dan perbedaan KRIS serta kelas 1, 2, dan 3 BPJS Keadaan.

“Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh peserta agar mereka memahami filosofi adanya KRIS,” kata Prof Kadir, Di kesempatan serupa.

Perpres Nomor 59 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Negara Nomor 82 Tentang Jaminan Keadaan Menunjukkan penerapan iuran, tarif, hingga manfaat KRIS dilakukan antarlembaga dan kementerian Bersama hasil evaluasi selambatnya ditetapkan 1 Juli 2025.

Menurut Prof Kadir, evaluasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya Bersama sisi tarif, iuran, tetapi kesiapan seluruh pihak dan dampak yang bisa terjadi Bersama penerapan KRIS. .

“Juga memperhatikan jumlah peserta JKN yang Lebihterus besar. Tentu kita tidak mengharapkan Bersama adanya KRIS ada peserta JKN yang tidak dapat layanan Sebab antrean yang panjang,” lanjut dia.

NEXT: Wamenkes Buka Suara