Dugaan Kejahatan Keuangan Bantuan Sosial Kepala Negara, KPK Taksir Kerugian Bangsa Capai Rp125 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) menaksir nilai kerugian keuangan Bangsa akibat Perkara Hukum Hukum dugaan Kejahatan Keuangan pengadaan Dukungan sosial (Bantuan Sosial) Kepala Negara Tahun 2020 mencapai ratusan miliar Idr. Hal ini dikatakan Dari Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

“Sambil kurang lebih Rp125 miliar,” kata Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Kendati demikian, Tessa menyampaikan, nilai kerugian keuangan Bangsa itu masih dihitung. “Tapi masih dihitung ya. (Tetapi nilai kerugian keuangan Bangsa Rp125 miliar) kurang lebih,” ucapnya.

Pada disinggung nilai korupsinya, Tessa menyampaikan pihaknya masih mendalami Bersama Detail. “Itu masih proses,” tutur Tessa.

Sebelumnya Itu, KPK Di mengusut Perkara Hukum Hukum dugaan Kejahatan Keuangan pengadaan Bantuan Sosial Kepala Negara. Dugaan Bantuan Sosial yang dikorupsi ini terjadi Ke 2020 Pada penanganan Penyebara Nmassal Covid-19.

“Ini merupakan Pembaruan Perkara Hukum distribusi Bantuan Sosial yang Terbaru diputus Dari Lembaga Proses Hukum Tipikor. Ini Untuk rangka pengadaan Dukungan sosial Kepala Negara Yang Terkait Bersama penanganan Covid-19 Hingga Area Jabodetabek Ke Kemensos tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (25/6/2024).

Tessa menjelaskan, Perkara Hukum Hukum ini bersamaan Bersama diusutnya Perkara Hukum Hukum Kejahatan Keuangan pengadaan Bantuan Sosial Untuk keluarga penerima harapan. Agar, kata dia, Perkara Hukum Hukum ini tidak diusut berdasarkan fakta yang terungkap Untuk persidangan itu.

“Ke Pada perjalanan penyidikan Perkara Hukum yang sudah diputus itu (Perkara Hukum Kejahatan Keuangan pengadaan Bantuan Sosial Untuk PKH) simultan juga penyelidikan ini dimulai berjalan,” jelasnya.

(maf)