Buruh Tuntut Undang-Undang Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Ri Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Unjuk Rasa unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Mengeluhkan kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Ketidakstabilan Ekonomi Disekitar 2,8%.

Said menandaskan, Di kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Kelompok kini juga Lebihterus menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Ketidakstabilan Ekonomi 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Unjuk Rasa Di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Di kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Ketidakstabilan Ekonomi 2,8%. Sambil, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Permasalahan Keadaan dan kepastian para pekerja Di Indonesia lebih mengancam dibandingkan Permasalahan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Karenanya kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Untuk Permasalahan tapera, jauh lebih berat Untuk Permasalahan JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Untuk Permasalahan-Permasalahan perburuhan lainnya,” tegas Said.

Ri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Berencana mogok kerja nasional berujung Di penghentian produksi dan berpengaruh besar Pada ekonomi. Hal itu terjadi apabila Permintaan judicial review atau uji materil Yang Terkait Di pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Undang-Undang) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kami Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja harga mati. Karenanya kami berharap Pemerintahan Hingga Didepan bisa Menerbitkan Perpu Untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk Rasa hari ini serempak Di beberapa Area kalau tidak didengar pasti Berencana mogok nasional,” terang Said.

“Kami Merencanakan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Sebab kita harus menunggu jadwal Untuk MK. Kita Berencana persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Untuk 5 juta buruh Berencana terlibat Untuk mogok nasional Di bentuk stop produksi,” jelasnya.