Bamsoet Ngaku Mutakhir Terima Undangan MKD Kemarin Sore

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menegaskan tidak bisa Berpartisipasi Untuk pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat yang dijadwalkan hari ini Sebab padatnya agenda kegiatan selaku pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah terjadwal Sebelumnya. Kemungkinan bisa berbeda jika undangan klarifikasi Untuk MKD Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendadak.

Untuk Tata Beracara MKD Pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu, baik Untuk Peristiwa Pidana pengaduan maupun Peristiwa Pidana tanpa pengaduan, Di tembusan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat tujuh hari Sebelumnya sidang MKD.

“Undangan Mutakhir saya terima kemarin sore tertanggal 19 Juni 2024 usai Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sambil Itu saya sudah terikat Di agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari Sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini Ke Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Kendati dirinya tidak hadir, pihak Kesekjenan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran Di dilengkapi berikut flashdisk dan transkrip Untuk ucapan atau pernyataan utuh yang menjadi materi klarifikasi berikut pandangan hukum Untuk Biro Hukum Kesekjenan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Sekaligus Sebagai meluruskan bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD Dewan Perwakilan Rakyat RI tersebut tidak tepat. Malahan patut diduga pelapor tersebut telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang selain bertentangan Di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga cenderung menyerang kehormatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Bamsoet, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Hukum, Hak Fundamental dan Keselamatan ini.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini kembali menegaskan dirinya tidak pernah Berkata seluruh Parpol setuju Sebagai melakukan amendemen penyempurnaan UUD NRI 1945. Akansegera tetapi diawali Di kata “kalau/jika”, Supaya pernyataan tersebut tidak mengandung makna pretensi Untuk rangka melangkahi Parpol yang ada sebagaimana terdokumentasi Untuk liputan media Monitor.

“Dari Sebab Itu, keliru kalau saya dikatakan tidak menghormati undangan teman-teman Ke MKD. Justru saya senang Sebab saya bisa meluruskan tuduhan yang yang tidak benar ditempat yang tepat,” jelas Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) ini.

Diketahui, undangan klarifikasi kepada Bamsoet Dari MKD Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terkait Di pengaduan Muhammad Azhari atas pernyataan Bamsoet Ke media online yang Disorot Berkata bahwa seluruh Parpol telah sepakat Sebagai melakukan amendemen UUD 1945, yang bertolak Di Di fakta dan bukti-bukti Ke lapangan.

Bamsoet sangat memahami bahwa undangan Untuk MKD didasarkan atas status kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ex officio sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud Untuk konstitusi dan Undang-Undang MD3. Walaupun Untuk pandangan hukum Untuk Biro Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat, pernyataan Yang Terkait Di soal amendemen UUD NRI 1945 disampaikan Untuk kapasitas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya tidak ex officio sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Apalagi pernyataan tersebut Untuk rangka pelaksanaan wewenang yang bersifat atributif. Pengaduan berkaitan Di kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang merupakan agenda resmi kemajelisan dan diputuskan berdasarkan Diskusi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai implementasi pelaksanaan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk rangka penyerapan aspirasi Komunitas khususnya para tokoh bangsa.

“Karenanya, pemanggilan Dari MKD harus dilihat Untuk kerangka hubungan kelembagaan Di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Supaya Akansegera lebih tepat jika pemanggilan tersebut dilaksanakan Lewat surat pengantar Untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi institusional. Akan Tetapi demikian, saya Akansegera datang memenuhi undangan klarifikasi berikutnya Untuk MKD Dewan Perwakilan Rakyat,” pungkasnya.

(rca)