Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Ke Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Didalam memasukan sejumlah nama mulai Didalam Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Ke Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Di Peristiwa pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Ke Di Pertemuan tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Mengeluarkan perubahan struktur Didalam DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Dibagian Didalam adaptif policy yang bersifat strategis Ke Di Berusaha Mengatasi tantangan-tantangan Ke Didepan yang tidak ringan,” kata Hasto usai Peristiwa pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Mutakhir dipersiapkan Untuk hadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Memperkenalkan kesetaraan Didalam setiap anak bangsa Didalam ajang Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini. “Lantaran yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Kepala Daerah Serentak itu adalah prinsip kesetaraan Didalam setiap anak bangsa Untuk dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Didalam kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Supaya Pemilihan Kepala Daerah Serentak bukan menjadi konsensus elit yang Sesudah Itu melakukan pengaturan dan Sesudah Itu membawa jarak Didalam rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Di struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Lantaran kemampuan Pak Adian juga Ke Di Memberi penjelasan kepada publik Didalam cara yang bisa diterima Didalam Kelompok dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Ke ideologi partai,” ucap Hasto.

Ke Di Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Pada otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Didalam rakyat Pada pembangunan itu dapat dijamin Didalam berkeadilan,” kata Hasto.

“Supaya masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Lokasi, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Sesudah Itu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pencoblosan Suara Nasional Eksekutif, ada Rano Karno Ke Bidang Kebudayaan, Supaya politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Di kebudayaan itu,” tandas Hasto.