Ada Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang, Pembantu Pemimpin Negara ESDM Bilang Begini

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi Komunitas atau ormas keagamaan yang Mengungkapkan tidak Akansegera mengajukan izin kelola tambang . Arifin bilang, Negeri pun Akansegera Memutuskan alih lahan tambang, jika ormas keagamaan menolak Untuk melakukan pengelolaan.

Justru, pemerintah juga tak menutup kemungkinan Untuk melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan Untuk dikelola pihak swasta.

“Ya, kembali kepada Negeri, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu,” jelas Pembantu Pemimpin Negara ESDM Arifin ketika ditemui Ke Direktorat Jenderal Energi dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan Untuk mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah Di memberdayakan ormas keagamaan agar Memiliki kontribusi besar Di Pembuatan ekonomi umat.

“Dari Sebab Itu memang ini kan upaya pemerintah Untuk bisa Menyediakan kesempatan kepada yang Pada ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber Untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak, ibadah, Belajar, masalah Kesejaganan, ini dan itu hanya diberikan Untuk 6 saja,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan Sebelumnya Itu, ormas keagamaan Menyediakan respons beragam soal tawaran pengelolaan tambang Bersama pemerintah. Salah satunya seperti Muhammadiyah yang menyebutkan jika mereka belum Merundingkan soal izin kelola tambang.

Sambil Itu Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang Memperoleh konsesi tambang Bersama pemerintah adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Lanjutnya ada konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah Untuk mengelola pertambangan Untuk ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan Ke prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.

KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, Keadaan bersama, dan kelestarian alam semesta.