Pernyataannya soal Korban Judi Online Dapat Bantuan Kemensos Di Sebab Itu Polemik, Muhadjir Beri Penjelasan

JAKARTA – Pernyataan Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut korban judi online diusulkan masuk daftar penerima Dukungan sosial (Bantuan Kemensos) menjadi polemik. Muhadjir pun memberi penjelasan.

Muhadjir mengatakan bahwa korban judi online bukan pelaku, Tetapi keluarga yang terdampak akibat judi online. “Saya tangkap, Di opini Komunitas itu ada sebagian Komunitas yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku,” ujarnya kepada awak media, dikutip Selasa (18/6/2024).

“Pelaku Di Kontek Sini adalah Olahragawan dan yang menjadikan korban itu para bandar ya, Sesudah Itu ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa Merasakan Dukungan sosial itu mereka menganggapnya para penjudi itu yang nanti dapat Dukungan. Di Sebab Itu itu adalah terjadi misleading itu, tidak begitu,” jelas Muhadjir.

Muhadjir pun kembali menjelaskan bahwa Ke Di Kitab Undang-Undang Aturan Pidana (KUHP) Pasal 303 maupun Perundang-Undangan ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 bahwa pelaku judi itu adalah tindak pidana. “Lantaran itu para pelaku baik itu Olahragawan maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak.”

Muhadjir mengatakan Di ini pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang Berencana dipimpin Di Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Perlindungan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Sesudah Itu, Muhadjir Berencana menjadi wakilnya.

“Nanti Satgas itu, bayangan saya satgas penumpasan judol itu nanti terdiri Di tiga divisi atau 3 tugas. Pertama, Pra-Penanganan. Ini yang penting tugas Pra-Penanganan itu saya kira nanti dipimpin Di pak Menko Polhukam dan Menkominfo, Bisa Jadi ditambah Di BIN, Sesudah Itu polisi siber Bagi menghapus dan memblokir semua situs judol,” kata Muhadjir.

“Sebenarnya jika itu bisa berhasil diberantas, itu udah selesai. Tapi itu kan kecil kemungkinan. Lantaran itu perlu ada satgas penindakan. Itu yang dipimpin Pak Menko Polhukam, menurut saya nanti dibantu Di Polri tentu saja. Dan itu Diselidiki itu para bandar itu dan juga para pelakunya, pelaku-pelaku Olahragawan ini,” tambahnya.

Muhadjir mengatakan Sesudah penindakan Berencana ada rehabilitasi yang menjadi tugas Di Menko PMK, Pembantu Presiden Tim Menteri Sosial, Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejajaran, dan Pembantu Presiden Tim Menteri PPA. “Di Sebab Itu tugas saya itu sebetulnya tugas paling terakhir aja. Kita tunggu nanti bagaimana pencegahannya, apa hasil penindakannya, siapa yang Di Sebab Itu korban Di penindakan itu, itu nanti Di Sebab Itu urusan saya,” ucapnya.

Dia mengungkapkan transaksi judi online Ke Indonesia mencapai Rp600 triliun. Justru, Di ini sudah ada 5 ribu rekening bank yang diblokir terindikasi melakukan judi online. Muhadjir mengatakan data tersebut merupakan hasil Di laporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).