Penilaian Boleh Tegas, tetapi Jangan Merugikan Komunitas

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Politik dan Perlindungan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah menghormati seluruh aspirasi dan kritikan Komunitas. Hal itu disampaikan Dudung Merespons adanya Aksi Massa unjuk rasa atau Aksi Massa yang terjadi Ke Area Jakarta dan Area lainnya Ke Rabu (28/10/2026).

“Saya ingin menegaskan kembali, bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negeri. Pemerintah menghormati aspirasi, Penilaian, dan masukan Komunitas sebagai Pada penting Untuk kehidupan Sistem Pemerintahan kita,” kata Dudung Untuk tayangan video Ke akun Instagram @polkamri.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Mulai Datangi Bundaran HI, Acungkan Salam 3 Jari

Meski begitu, Dudung menegaskan bahwa kebebasan harus berjalan seiring Bersama tanggung jawab. Untuk kesempatan itu, Menko Dudung mengingatkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat Ke muka umum harus dilaksanakan Bersama menghormati hukum, ketertiban, dan hak-hak orang lain.

“Lantaran itu saya mengajak seluruh peserta Aksi Massa Sebagai menyampaikan aspirasinya secara damai, tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya.

“Sampaikan Penilaian Bersama tegas, tetapi tetap santun. Perjuangkan kepentingan Komunitas tanpa merugikan Komunitas lainnya,” sambung Dudung.