Tak Ada Perjanjian yang Dilanggar

JAKARTA – Pemerintah Memangkas sebagian Produk Ekspor gas pipa Ke Bangsa tetangga Sebagai mengamankan pasokan Untuk PLN dan industri Di negeri. Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan Di 8% itu masih berada Di batas Perjanjian minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil Di konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Bahlil memaparkan, total Produk Ekspor gas pipa Indonesia Di Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Di jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD. “31 MM yang kita potong itu adalah masih Di batas Perjanjian minimum,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Pasokan Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Sesumbar Hanya 2% Di Total Kebutuhan

Menurut dia, Pelanggar Perjanjian Mutakhir terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. “Dan kita Mutakhir Di 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu Mutakhir kita melanggar Perjanjian,” katanya.

Pemangkasan dilakukan Sebagai memperkuat pasokan energi Di negeri dan memenuhi kebutuhan gas Untuk industri nasional. Pada ini, sejumlah sumur gas Merasakan penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), Agar pemerintah memprioritaskan pasokan Sebagai PLN dan sektor industri.