Peluncuran Literatur Herbert Feith, Bonnie Triyana Soroti Ancaman Kedaulatan Rakyat Tanpa Kendali Konstitusi

JAKARTA – Sejarawan yang juga anggota Lembaga Legis Latif Fraksi PDIP Bonnie Triyana menilai bahwa perdebatan akademik tentang runtuhnya Kedaulatan Rakyat konstitusional Hingga Indonesia Ke 1950-an masih sangat relevan Untuk membaca situasi politik hari ini. Hal tersebut disampaikannya Pada Memberi pengantar Di Peristiwa peluncuran dan diskusi Literatur “Keruntuhan Kedaulatan Rakyat Konstitusional Hingga Indonesia” karya Herbert Feith, yang digelar Hingga Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Di paparannya, Bonnie menyoroti Penilaian sejarawan Harry J Benda Di Feith. Menurut Bonnie, Benda menuduh Feith terperangkap Di cara pandang eurosentris Lantaran mengagungkan model Kedaulatan Rakyat liberal parlementer Barat sebagai satu-satunya Situasi normal.

Baca juga: Dikukuhkan Dari Sebab Itu Guru Besar UIN Jakarta, Bakir Ihsan Ungkap Persoalan Kedaulatan Rakyat Hingga Indonesia

“Benda berargumen bahwa Kedaulatan Rakyat parlementer tahun 1950-1957 hanyalah Kejadian Luar Biasa Sambil atau interlude yang diimpor Di luar dan diterima secara tipis Hingga permukaan Dari Kelompok Indonesia,” ujar Bonnie.

Bonnie juga mengupas tesis Feith mengenai dikotomi elite politik Indonesia: administrator (problem solver) dan solidarity makers (symbol-wielders). Meski Benda menilai kategori ini terlalu menyederhanakan realitas, Bonnie menilai analisis tersebut tetap penting.

“Untuk saya, perdebatan Di Feith Bersama Benda yang sudah berlalu Pada 62 tahun masih terus mengusik pikiran dan menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.

Baca juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Konstitusional, Melambungkan Transformasi Bangsa

Bersama Detail, Bonnie mengaitkan lahirnya Kedaulatan Rakyat Hingga Indonesia Bersama konteks Hubungan Dunia pasca-Konflik Bersenjata Dunia II. Dia mengisahkan bagaimana Maklumat X November 1945 membuka keran multipartai, serta upaya para elite Pada itu Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan Negeri boneka fasis.