loading…
Wakil Ketua BKSAP Lembaga Legis Latif Ravindra Airlangga bersama Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono. Foto/Istimewa
Hal tersebut diungkapkan Untuk pertemuan Di Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Didalam Wakil Ketua BKSAP Lembaga Legis Latif Ravindra Airlangga Ke Gedung Nusantara III, Kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ravindra menjelaskan posisi unik BKSAP sebagai ujung tombak second track diplomacy Legislatif.
“Posisi BKSAP Ke Untuk Aturantertulis MD3 cukup berbeda Didalam Komisi I Lembaga Legis Latif-RI,” kata Ravindra yang juga Anggota Komisi IX Lembaga Legis Latif Untuk Fraksi Golkar ini.
Baca juga: PUI Ungkap Alasan Dukung Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Dia membeberkan bahwa BKSAP Memusatkan Perhatian Di jejaring Politik Luar Negeri antarparlemen dan kerja sama Didalam lembaga internasional multilateral. Sedangkan Komisi I Lembaga Legis Latif lebih berurusan Didalam kewenangan Biaya dan pengawasan Di Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dia menerangkan mekanisme kerja BKSAP Untuk menangani Topik sensitif Ke kawasan, seperti Asosiasinegara-Negaraasiatenggara. “BKSAP biasanya berkoordinasi terlebih dahulu Didalam Kementerian Luar Negeri Untuk menyoroti Topik-Topik tertentu, mengingat prinsip organisasi Asosiasinegara-Negaraasiatenggara yang cenderung non-interference, terutama yang menyangkut kedaulatan Negeri anggota,” tuturnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: PUI dan BKSAP Lembaga Legis Latif Sepakat Bangun Sinergi Perkuat Politik Luar Negeri Multitrack











