Biro Haji Jangan Nakal! Kemenag Berencana Hukuman Politik Bila Tak Pakai Visa Resmi

Kementerian Agama (Kemenag) RI Di tegas Berencana Menyediakan Hukuman Politik kepada biro perjalanan atau travel haji yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa menggunakan visa resmi Untuk haji.

“Kita Berencana memberi Hukuman Politik kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” kata Pembantu Presiden Pembantu Presiden Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Di keterangan Di Jakarta, Rabu.

Gus Men, sapaan akrabnya, mengungkapkan peringatan bahwa berhaji hanya boleh menggunakan visa resmi haji juga telah dilontarkan Dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Berencana bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” lanjutnya.

Diketahui, visa haji diatur Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pasal 18 Undang-Undang PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Di luar itu pasti Berencana Dari Sebab Itu masalah, dan terbukti beberapa jamaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” ucap Gus Men.

Sebagai informasi, visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Indonesia juga Merasakan 20.000 tambahan kuota, Supaya total kuota haji Indonesia Ke operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 orang.

Untuk warga Bangsa Indonesia yang Merasakan undangan visa haji mujamalah Di Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Undang-Undang PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib Melewati PIHK, Di PIHK yang memberangkatkan Warga Bangsa Indonesia yang Merasakan undangan visa haji mujamalah Di Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Pembantu Presiden Pembantu Presiden Agama.