Mendagri Revisi Kepmendagri soal Kepemilikan 4 Pulau, Jusuf Kalla: Dari Sebab Itu Pembelajaran

JAKARTA – Pembantu Ri Untuk Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal segera merevisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 usai Ri Prabowo Subianto memutuskan pengembalian hak kewilayahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan Ke Provinsi Aceh. Mantan Wakil Ri Jusuf Kalla ( JK ) mengingatkan bahwa polemik sengketa kepemilikan empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh Bersama Sumatera Utara ( Sumatera Utara ) itu harus Dari Sebab Itu pembelajaran.

JK pun mengingatkan pemerintah perlu Untuk mengkaji dan mempelajari suatu Aturan Sebelumnya menetapkannya. “Dari Sebab Itu Untuk kita semua ini pembelajaran. Ini Tindak Kejahatan yang pertama Sesudah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin Memutuskan keputusan, kita harus membaca betul Undang-Undang, umpamanya Undang-Undang Aceh, MoU Helsinki,” ujar JK Di ditemui Ke kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

JK mengatakan, pemerintah juga perlu berkonsultasi Bersama Kelompok Aceh Sebelumnya Memutuskan keputusan. “Sebab Ke situ jelas apabila ingin Memutuskan, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan Bersama Aceh, harus Bersama sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada Pemerintah Aceh. Nah ini tidak dilakukan,” katanya.

Baca juga: Alasan Prabowo Cepat Akhiri Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumatera Utara: Supaya Nggak Bikin Ramai Lagi

Terlepas Bersama itu, ia bersyukur, polemik 4 pulau ini bisa berakhir. JK pun menila, Tindak Kejahatan ini menjadi pembelajaran Untuk pemerintah Untuk Memutuskan keputusan.

“Tapi alhamdulillah ini selesai. Ini pembelajaran Untuk si pemerintah bahwa Sebelumnya Memutuskan tindakan-tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Sebab kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar Untuk kita semua,” ucap JK.