BYD Indonesia Buka Suara Usai Komdigi Ancam Blokir Situs dan Inisiatif

Jakarta, CNN Indonesia —

BYD Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia buka suara Yang Terkait Di ancaman pemblokiran Di layanan digital mereka, situs byd.com dan Inisiatif BYD Dari pemerintah. Perusahaan mengurai duduk Perkara Hukum persoalan tersebut dan menjelaskan Di Berusaha memenuhi aturan.

Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia, menjelaskan Peristiwa Pidana bermula Di status registrasi byd.com yang terdaftar secara Internasional tetapi belum teregistrasi resmi Di Di negeri.

Hal itu Lalu memunculkan sorotan Di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Supaya muncul potensi pemblokiran bila pabrikan China yang sudah mulai berbisnis Di Tanah Air Dari awal 2024 itu tak segera mendaftar.

“Case itu adalah Yang Terkait Di registrasi official website address kami Di Komdigi RI. Hal tersebut dikarenakan status memang masih Terbaru teregister Di Internasional saja,” kata Luther Lewat pesan singkat, Rabu (4/6).

Luther bilang Pada ini perusahaan Di mengurus segala dokumen pendukung dan informasi teknis Supaya pendaftaran resmi dapat dilakukan.

“Sebagai itu team legal kami Di penuhi dokumen-dokumen pendukung dan informasi teknisnya,” katanya.

Ia juga menegaskan meski Merasakan ancaman pemblokiran Di pemerintah, situs byd.com masih bisa diakses Dari siapapun, termasuk konsumen. Luther juga berjanji menyelesaikan masalah tersebut Di waktu Didekat.

“Tetapi Sampai Sekarang masih tetap beroperasi dan mudah-mudahan Di waktu Didekat sudah dapat diselesaikan secara pararel,” kata Luther.

Peringatan pemblokiran Sebelumnya Itu telah dikeluarkan Komdigi kepada 36 entitas Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat), termasuk BYD.

Puluhan entitas itu diminta melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data terbaru Sebagai menghindari Hukuman Politik administratif Di cara pemblokiran layanan. Sampai Sekarang belum diurai tenggat waktu atas peringatan tersebut hingga akhirnya Hukuman Politik diberikan.

“Bagi PSE Privat yang belum terdaftar Tetapi termasuk Di kategori wajib daftar dapat dikenakan Hukuman Politik administratif, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan (access blocking),” kata Alexander Di keterangan tertulisnya.

Menurut daftar 36 entitas yang diungkap Komdigi, BYD termasuk Di kategori belum melakukan pendaftaran Sebagai layanan digital byd.com dan Inisiatif BYD.

Peringatan itu diberikan sesuai Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat. Aturan ini wajib diikuti baik perusahaan Foreign maupun Di negeri.

(ryh/fea)