Jual Beli Properti Di Jakarta, Wajib Pahami Aturan BPHTB Ini

JAKARTA – Komunitas yang melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan Di Jakarta perlu memahami kewajiban perpajakan salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Regulasi ini diatur Untuk Peraturan Lokasi (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pph Lokasi dan Retribusi Lokasi. Beleid tersebut merupakan turunan Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokasi (Undang-Undang HKPD).

“BPHTB dipungut Di Area administrasi tempat objek tanah atau bangunan berada. Jika objek properti berada Di DKI Jakarta, maka pembayaran pajaknya dilakukan Di Jakarta,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, Untuk keterangan tertulis, Minggu (27/4).

Morris menjelaskan, BPHTB bukan sekedar kewajiban hukum tetapi juga bentuk kontribusi Komunitas Di pembangunan Lokasi. Sebab itu, pemahaman Di aturan perpajakan dinilai penting guna menghindari Pembatasan serta memastikan proses jual beli properti berjalan sesuai Syarat.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus Mendorong pemahaman Komunitas Melewati Pembelajaran dan sosialisasi yang berkelanjutan,” kata dia.

BPHTB adalah Pph yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini bisa terjadi Melewati berbagai cara, Di lain:

1. Jual beli

2. Tukar-menukar

3. Hibah