Aturan Pph Reklame Jakarta Diperbarui, Pelaku Usaha Wajib Tahu

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mutakhir saja memperbarui aturan Yang Terkait Di Pph reklame lewat Peraturan Area Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pph Area dan Retribusi Area. Aturan ini Dari Sebab Itu langkah lanjutan Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Di Pemerintah Pusat dan Area.

“Pelaku usaha perlu Lebihterus paham soal jenis reklame yang dikenai Pph, cara menghitungnya, sampai Syarat waktu pembayarannya,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny Untuk keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Pph mulai dikenakan Sebelum reklame dipasang atau ditayangkan. Pembayarannya dilakukan sesuai lokasi pemasangan, kalau reklame Ke kendaraan, mengacu Di lokasi usaha penyelenggara reklamenya.

Pph Reklame adalah Pph yang dikenakan atas media promosi—apapun bentuknya, yang bertujuan Memikat perhatian publik. Bentuknya bisa beragam: billboard, spanduk, stiker, videotron, hingga yang ditempel Ke kendaraan atau Justru reklame berbasis udara.

Berikut jenis-jenis reklame yang masuk objek Pph:

1. Papan iklan, billboard, videotron, megatron

2. Spanduk, banner, kain reklame

3. Stiker promosi

4. Selebaran atau flyer

5. Iklan Ke kendaraan (Kendaraan Pribadi, Kendaraan Angkutan Umum, Kendaraan Bermotor Roda Dua)