Merger FREN-EXCL Disorot Lembaga Legis Latif, Bisa Rugikan Investor hingga Rp3,3 Triliun

JAKARTA – Komisi XI Lembaga Legis Latif menyoroti Unjuk Rasa merger yang dilakukan Bersama PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT XL Axiata Tbk ( EXCL ). Skema Wacana merger Di kedua perusahaan Telecom itu dinilai merugikan investor saham dan waran FREN, Agar dikhawatirkan menggerus kepercayaan kepada Bursa Efek Indonesia.

Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif, Mukhamad Misbakhun mengatakan, Wacana FREN yang menghapus waran Sebelumnya jatuh tempo April 2026 dapat merugikan investor publik. Pada ini, jumlah waran Tanpapemenang III FREN (FREN-W2) publik mencapai 41,24 miliar atau setara 57,65 persen Bersama total waran yang diterbitkan perusahaan. Harga pasar waran FREN-W2 berada Ke level Rp10-Rp80 yang artinya potensi kerugian investor ritel dan minoritas bisa mencapai Rp412 miliar hingga Rp3,3 triliun.

“Potensi kerugian tidak hanya Bersama nilai nominal yang hilang, tetapi juga Bersama kesempatan Penanaman Modal Di Negeri jangka panjang yang sudah direncanakan,” katanya dikutip Bersama IDX Channel, Minggu (22/12/2024).

Menurut Misbakhurn, Wacana pengendali FREN Sebagai mempercepat jatuh tempo waran setahun lebih awal juga bertentangan Bersama prospektus yang seharusnya menjadi dasar hukum perlindungan hak investor.

“Tindakan ini Menunjukkan ketidakkonsistenan dan Berpeluang mencederai kepercayaan investor Di emiten dan biro administrasi efek yang bertanggung jawab,” ujar Misbakhun.

Dia melanjutkan, langkah FREN dapat Dikatakan sebagai tindakan yang tidak adil Bagi investor publik, terutama jika tidak ada kompensasi atau solusi alternatif yang diberikan.

“Jika tidak, tindakan seperti ini hanya Akansegera mencederai kepercayaan publik Di emiten dan Bursa Efek secara keseluruhan,” katanya.

Misbakhun menambahkan, pemegang saham dan waran FREN meminta bertemu Bersama Komisi XI Lembaga Legis Latif Sebagai Menyoroti Bersama Detail masalah ini. Tetapi, Pada ini Lembaga Legis Latif masih reses.

“Nanti saya Akansegera bicarakan Bersama pimpinan Komisi XI soal Wacana RDP (Pertemuan Dengar Pendapat). Tapi mereka meminta waktu Sebagai bertemu saya selaku Ketua Komisi XI Sebagai Memberi informasi awal,” ujarnya.