Perdebatan Produk Impor Beras Rp2,7 Triliun, Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera melakukan pengecekan Hingga pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron Di Merespons keseriusan pihaknya mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga Akansegera melakukan kunjungan Hingga pelabuhan dan gudang Bulog (Untuk mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera melakukan pengecekan Hingga pelabuhan dan gudang Bulog Di masa reses yang berlangsung Untuk 12 Juli 2024 atau Hingga masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir Untuk periode ini,” ungkapnya.

Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat Memberi gambaran jelas atas Perdebatan mark up Produk Impor beras yang diduga menelan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu Hingga periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Di menyampaikan perhitungan kerugian Bangsa Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana Hukum Perdebatan mark up Produk Impor beras yang telah dilaporkan Hingga KPK Dari Studi Rakyat Sistem Pemerintahan (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian Bangsa yang ditimbulkan apabila mark up terjadi Di Produk Impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total Produk Impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi Dari 2023, maka kerugian Bangsa mencapai USD565, atau Di 8,5 triliun Idr,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Peristiwa Pidana Hukum ini telah dilaporkan Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hingga Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama mark up Produk Impor beras dan kerugian Bangsa akibat demurrage Produk Impor beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Peristiwa Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Hingga Di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024