Kesiapan Infrastruktur Daerah 3T Di Sebab Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Untuk Memberi akses energi yang merata dan terjangkau Untuk seluruh Komunitas Hingga semua Daerah Hingga Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Hingga seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Ke Daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Untuk pemerataan energi. Belum lagi Ke pemerataan sumber daya manusia Untuk Memberi pelayanan Komunitas.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Melakukan focus group discussion Di tema “Di SDM Unggul Untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Hingga Indonesia” Hingga Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pembelajaran Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Lewat Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Langkah BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memperoleh izin Untuk turut andil Untuk pemerataan energi Hingga Indonesia.

Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memperoleh izin berhak terlibat Untuk Memberi aksesibilitas energi hingga Daerah 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Langkah? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Hingga Daerah 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Untuk tata niaga sektor Migas dan gas baik Hingga hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal Untuk Negeri yang besar Untuk tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Ditengah Penanaman Modal Untuk Negeri Ke SDM dan Penanaman Modal Untuk Negeri Ke Ilmu Pengetahuan Untuk melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Langkah BBM Satu Harga yang dijalankan Di pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Hingga Daerah.