Dugaan Mark Up Produk Impor Beras, Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan Di KPK

JAKARTA – Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan Di Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) . Pelaporan Di Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) atas dugaan mark up Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage (denda) Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Ada dugaan Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan Bapanas dan Bulog Lantaran menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan dua lembaga tersebut Yang Terkait Di masalah Produk Impor beras,” ujar Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Bapanas dan Bulog adalah pihak yang bertanggung jawab atas Produk Impor beras tidak proper Di menentukan harga. Hal itu menyebabkan terdapat selisih harga beras Produk Impor yang sangat signifikan.

“Harganya jauh Di atas harga penawaran. Ini Menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up. KPK harus bergerak dan memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog,” tegasnya.

Hari mengungkapkan data yang Menunjukkan bagaimana praktik mark up terjadi. Dia menduga ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang Menyediakan penawaran Sebagai 100.000 ton beras. Harganya USD538 per ton Di skema FOB dan USD573 per ton Di skema CIF.

Di sejumlah data yang dikumpulkan menyimpulkan harga realisasi Produk Impor beras itu jauh Di atas harga penawaran. Dugaan mark up juga diperkuat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Ke Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Artinya, Bulog mengimpor beras Di harga rata-rata 655 Usd AS per ton. Di nilai ini ada selisih harga atau mark up senilai USD82 per ton.

“Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga Di USD180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per Usd, maka estimasi selisih harga pengadaan beras Produk Impor diperkirakan Rp2,7 triliun,” kata Hari.

Sebagai dugaan kerugian Bangsa akibat demurrage (denda) pelabuhan Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar terjadi Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Ke pertengahan hingga akhir Juni 2024.

“Harus ada pengawasan secara hukum yang dilakukan KPK Sebagai segera melakukan investigasi Di permasalahan Produk Impor beras,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak ingin menyampaikan informasi mengenai laporan Kelompok Lantaran merupakan kerahasiaan. Tetapi, secara normatif KPK Akansegera menindaklanjuti laporan yang diberikan Kelompok.

“KPK tidak bisa menyampaikan laporan yang masuk Lantaran menyangkut kerahasiaan. Bila pelapor yang membuka Di jurnalis itu Di luar kewenangan KPK,” katanya.

“Bila dinilai sudah lengkap Sebagai ditindaklanjuti Akansegera ditindaklanjuti. Tapi, bila ternyata dibutuhkan data/dokumen pelengkap, maka Akansegera diminta Sebagai melengkapi dulu,” tambahnya.

(jon)