Menkes Sebut Harga Perawatan Ke Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Perawatan Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Perawatan Ke Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Diskusi yang dipimpin Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Di alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan dapat disamakan Di Bangsa-Bangsa tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Perawatan-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan itu bisa sama dong Di Bangsa tetangga. Kan Ke kita harga alkes dan Perawatan-obatan mahal,” kata Budi Ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Perawatan Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Di harga Perawatan Ke Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Perawatan itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Di Ke Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Perawatan tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Di asosiasi industri alat Kesejaganan dan Perawatan-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Perawatan menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Perdagangan Masuk Negeri Produk Di Sebab Itu bea masuknya 0, tapi Setelahnya Itu biaya komponen impornya Sebab kita komponennya masih Perdagangan Masuk Negeri justru itu dipajakin. Kan Di Sebab Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Tantangan Sebab udah ada biaya bea masuk Ke sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Presiden Pembantu Presiden teknisnya harus ngomong Di Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian yang nanti ngatur. Setelahnya Itu juga kita mengusulkan Di Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Ke Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.

(tsa)