KLHK Ingin Generasi Muda Diperkuat Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan RI

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin generasi muda diperkuat Di tata kelola dan kedaulatan Bangsa Republik Indonesia (RI). Hal ini terungkap Di Workshop Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia, Di Universitas Diponegoro, Jumat 28 Juni 2024.

Peristiwa diskusi Bersama generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa ini menyoroti pentingnya pengelolaan emisi karbon yang efektif serta memastikan kedaulatan Indonesia Di pelaksanaan perdagangan karbon. Di diskusi Untuk mencari solusi inovatif pengelolaan emisi karbon, melibatkan 357 peserta Di kalangan generasi muda, pemerintah, akademisi, dan industri.

Rektor Undip, Prof Suharnomo menyampaikan, adanya cognitive dissonance Pada perilaku peduli lingkungan, Agar mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Suharmono menekankan tentang pentingnya memilih berkembang secara ekonomi Akan Tetapi juga mendukung Ketahanan lingkungan.

“Kita butuh banyak endorsement, lebih banyak kampus lagi Untuk punya suara lebih kencang guna menyuarakan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Lebihterus banyak yang speak up maka Berencana makin banyak gaungnya,” kata Suharmono Di keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menegaskan, perlunya pemikiran dan Prototipe environmental citizenship Di penyelesaian masalah triple planetary crises.

“Environmental citizenship menekankan peran tanggung jawab individu, komunitas, dan organisasi Pada lingkungan dan sumber daya alam yang muncul Di awal tahun 2000-an,” ucapnya.

Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda dan Komunitas berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab menjaga Ketahanan lingkungan.

“Dan Memangkas dampak negatif yang melampaui batas kedaulatan Indonesia dan menekankan hak dan kewajiban lingkungan hidup Di tingkat lokal, nasional, maupun Dunia Bersama fokus Di solusi dan mencegah masalah Mutakhir,” jelasnya.

Di diskusi ini, Ahli Politik Luar Negeri dan juga Penasihat Senior Pembantu Pemimpin Negara LHK, Prof Makarim Wibisono, Memberi langkah-langkah yang tepat Untuk pelaksanaan perdagangan karbon dan Politik Luar Negeri. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman Pada nilai-nailai Dasar Pancasila.