Pengambil Keputusan Tak Punya Hati

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri Di negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau Pengurangan Tenaga Kerja secara masif Menunjukkan ada masalah Di pengelolaan Keadaan Ekonomi Negara.

“Terutama tak hadirnya hati Ke sebagian pengambil Keputusan Hingga pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada Hingga mulut, tapi tak meresap Hingga hati dan tak mewujud Di amal perbuatan,” katanya, Senin (24/6/2024).

Hal itu ia sampaikan Merespons bersibalas pernyataan Di Pembantu Ri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan Pembantu Ri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Hingga Di Itu juga terlihat Ke perubahan berkali-kali peraturan Pembantu Ri perdagangan.

Seperti diberitakan sejumlah media, terjadi Pengurangan Tenaga Kerja yang masif Hingga industri tekstil. Sebelumnya Itu industri garmen sudah lebih dulu Merasakan kemerosotan akibat Genangan Air Produk Impor Busana Karena Itu maupun Produk Impor Busana bekas.

Merespons soal Genangan Air tekstil, Menkeu menyampaikan bahwa hal itu terjadi akibat oversupply Hingga luar negeri dan praktik dumping, yang diketahui dilakukan China. Hal itu berakibat banjirnya produk tekstil Hingga Indonesia.

Pernyataan itu ditanggapi Menperin. Ada inkonsistensi Di pernyataan dan tindakan Ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Untuk Berusaha Mengatasi praktik dumping tersebut Indonesia telah Memperoleh instrumen regulasi berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Masa berlaku regulasi ini sudah berakhir Sebelum 2022, Tetapi hingga kini belum diperpanjang Menkeu. Padahal Menperin sudah mengajukan usulan Hingga Menkeu Untuk perpanjangan tersebut.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku sudah tiga kali bersurat Hingga Kemenkeu Untuk audiensi, Tetapi tak kunjung ditanggapi. Tahun 2024 saja, diperkirakan sudah ada 13.800 orang yang terkena Pengurangan Tenaga Kerja.

“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat Negeri lain?” kata Gobel.