Wapres KH Maruf Amin Menyediakan tanggapannya mengenai ramainya perbincangan korban judi online dimasukkan sebagai penerima Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah). Foto/Setwapres
“Begini Bantuan Pemerintah itu Sebagai orang miskin ya, Karena Itu jangan bilang ini judi Sebab ini, pokoknya orang miskin aja, kategorinya miskin yang diverifikasi memang dia miskin, pantas Memperoleh Bantuan Pemerintah dan itu terus Di-update tiap tahun,” ujar Wapres usai meresmikan pembukaan BSI Internasional Expo Di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/6/2024).
Dia tidak setuju jika Bantuan Pemerintah ini justru diterima Di Olahragawan judi online. Sebab dikhawatirkan Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Olahragawan judi itu, yang ada malah disalahgunakan.
Sebagai contoh jika Bantuan Pemerintah yang telah diberikan, justru Di seorang penjudi dijual dan uangnya digunakan Sebagai bermain judi, kata wapres, nama orang tersebut harus dihapus sebagai penerima Bantuan Pemerintah.
“Tapi kalau misalnya justru Sebagai Alternatif kalau ada penerimaan Bantuan Pemerintah digunakan Sebagai judi online, atau judi lain-lain cabut saja, kalau penerima Bantuan Pemerintah, bansosnya digunakan Sebagai berjudi itu dicabut itu. Itu usul saya,” sambungnya.
Agar penjudi yang Bantuan Pemerintah sudah dicabut, bisa dijadikan pelajaran Untuk Kelompok, Sebagai Berpartisipasi Di perjudian tersebut. Sebab Bantuan Pemerintah Di pemerintah itu selayaknya digunakan Sebagai membantu perekonomian Kelompok miskin.
“Penerima Bantuan Pemerintah kalau berjudi dicabut Sebagai memberi pelajaran kepada semua orang. Supaya digunakan Di sesuatu Sebagai memberi manfaat ya,” pungkasnya.
(maf)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Respons Wapres soal Korban Judi Online Dapat Bantuan Pemerintah











